"Penjelasan sementara, kejadian itu benar, pelakunya anggota militer memang benar."
Video bertajuk "Indonesian military ill-treat and torture indigenous Papuans" beredar di dunia maya.
Isinya, sekelompok orang berbaju loreng, beremblem merah-putih, dan menyandang senapan serbu SS-1 sedang menginterogasi sejumlah warga sipil Papua. Mereka juga menyiksa sejumlah warga dengan cara sadistis.
Siapa pasukan loreng itu, akhirnya terjawab. Dugaan pelaku kekerasan adalah militer, dibenarkan Menteri Hukum, Politik, dan Keamanan (Polhukam), Djoko Suyanto.
"Penjelasan sementara, kejadian itu benar, pelakunya anggota militer memang benar," kata Djoko di Istana Negara, Jumat 22 Oktober 2010.
Dari laporan tim TNI dan Polda di lapangan, tambah Djoko, terungkap bahwa ada tindakan para prajurit di lapangan yang berlebihan dalam menangani mereka yang ditangkap.
"Tindakan-tindakan yang berlebihan tadi, kita semua sudah lihat di tayangan TV, di media, sudah barang tentu tindakan tidak profesional," tambah dia.
Ditambahkan Djoko, penyelidikan masih terus dilakukan. "Tentang kesatuan dari mana, bagaimana kejadian, kenapa sampai ada tawanan."
Namun, masyarakat juga diminta melihat kejadian ini secara utuh. Bahwa, memang ada gangguan keamanan di Papua -- seperti penembakan di area Freeport berkali-kali.
"Apakah nanti itu terkait satu sama lain, silakan [tunggu hasil penyelidikan]. Video yang ada, potongan dan tidak menyambung dengan beberapa kejadian."
Belajar dari kasus ini, tambah Djoko, ke depan, aparat yang bertugas di Papua harus memahami pendekatan dan kebijakan pemerintah: bahwa tidak ada operasi militer dan pendekatan lebih pada faktor kesejahteraan.
Kata Djoko, selama ini aparat sebenarnya sudah diberi pembekalan.
"Mereka di sekitar bisa memberikan manfaat pada masyarakat. Macam-macam tugasnya, bisa TNI masuk desa, jadi guru, bangun kampung di sana."
Di pos-pos, anggota TNI juga harus berinteraksi dengan penduduk. "Mungkin penekanan itu akan jadi fokus utama oleh Panglima," tambah Djoko.
Komandan lapangan juga harus mengelola interaksi yang baik dengan masyarakat. Tindakan pada oknum warga yang mengganggu keamanan itu harus, tapi jangan berlebihan -- yang melanggar aturan TNI maupun HAM. (umi)• VIVAnews
Isinya, sekelompok orang berbaju loreng, beremblem merah-putih, dan menyandang senapan serbu SS-1 sedang menginterogasi sejumlah warga sipil Papua. Mereka juga menyiksa sejumlah warga dengan cara sadistis.
Siapa pasukan loreng itu, akhirnya terjawab. Dugaan pelaku kekerasan adalah militer, dibenarkan Menteri Hukum, Politik, dan Keamanan (Polhukam), Djoko Suyanto.
"Penjelasan sementara, kejadian itu benar, pelakunya anggota militer memang benar," kata Djoko di Istana Negara, Jumat 22 Oktober 2010.
Dari laporan tim TNI dan Polda di lapangan, tambah Djoko, terungkap bahwa ada tindakan para prajurit di lapangan yang berlebihan dalam menangani mereka yang ditangkap.
"Tindakan-tindakan yang berlebihan tadi, kita semua sudah lihat di tayangan TV, di media, sudah barang tentu tindakan tidak profesional," tambah dia.
Ditambahkan Djoko, penyelidikan masih terus dilakukan. "Tentang kesatuan dari mana, bagaimana kejadian, kenapa sampai ada tawanan."
Namun, masyarakat juga diminta melihat kejadian ini secara utuh. Bahwa, memang ada gangguan keamanan di Papua -- seperti penembakan di area Freeport berkali-kali.
"Apakah nanti itu terkait satu sama lain, silakan [tunggu hasil penyelidikan]. Video yang ada, potongan dan tidak menyambung dengan beberapa kejadian."
Belajar dari kasus ini, tambah Djoko, ke depan, aparat yang bertugas di Papua harus memahami pendekatan dan kebijakan pemerintah: bahwa tidak ada operasi militer dan pendekatan lebih pada faktor kesejahteraan.
Kata Djoko, selama ini aparat sebenarnya sudah diberi pembekalan.
"Mereka di sekitar bisa memberikan manfaat pada masyarakat. Macam-macam tugasnya, bisa TNI masuk desa, jadi guru, bangun kampung di sana."
Di pos-pos, anggota TNI juga harus berinteraksi dengan penduduk. "Mungkin penekanan itu akan jadi fokus utama oleh Panglima," tambah Djoko.
Komandan lapangan juga harus mengelola interaksi yang baik dengan masyarakat. Tindakan pada oknum warga yang mengganggu keamanan itu harus, tapi jangan berlebihan -- yang melanggar aturan TNI maupun HAM. (umi)• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar